hukum persaingan usaha pdf. 1. hukum persaingan usaha pdf

Kata Kunci: persaingan usaha; e-commerce; penegakan hukum Hotana, Melisa Setiawan. Bentuk implementasi Undang-Undang ini yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU),. , Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia, Proyek ELIPS, Jakarta, 2000, h. cit. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. Sebagai bagian dari perjuangan reformasi, KPPU menerbitkan buku ini dengan tujuan untuk mengidentifikasi isu-isu permasalahan yang terkandung dalam implementasi UU No. Universitas No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan UsahaTidak Sehat - Erry Setiana 2. 1 Hampir secara umum, kartel diatur dan dilarang2. +62-21 –3507015 Faks. Download. Pasal 1 angka (6) UU No. Pakpahan, persaingan usaha dapat berbentuk persaingan sehat (perfect competition) dan persaingan tidak sehat (imperfect compotition). 4 Kampus USU, Padang Bulan, Medan mahmuls@yahoo. 42. 5/1999PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA Prof. 1. Pengadilan Negeri adalah pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, di tempat. pdf diakses pada tanggal 02 Mei 2021 Siaran Pers KPPU Nomor 20/KPPU-PR/IV/2020. A. 3 Tahun 2019). -20_KPPU-PR_IV_2020. 5 Andi Fahmi Lubis et al. PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PERKARA PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA, Menimbang : a. 849). 2021_TA_SHK_010001700031_Halaman-Judul. 5 jam /hari untuk mempelajarinya agar mendapatkan hasil belajar yang optimal. b. berusaha bagi pelaku usaha dalam melakukan investasi sekaligus meningkatkan kualitas penegakan hukum persaingan di Indonesia. Made Kembar Sri Budhi, 2009. aaaa. Usaha tersebut. , M. H. co. Kajian Hukum Persaingan Usaha Untuk dapat lebih memahami substansi hukum persaingan usaha di Indonesia, hal pertama yang perlu dilakukan adalah dengan memahami apa yang dimaksud dengan “persaingan”, dan “monopoli”. Pendirian. Hum. Oleh karena itu, topik-topik yang dibahas di sini antara lain: - Dasar dan substansi pengaturan hukum persaingan usaha di Indonesia; - Perjanjian-perjanjian. ………………. Perumusan kerangka politik hukum antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat, berupa asas dan tujuan pembentukan hukum persaingan usaha. c. 5 perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. 3 Korea Selatan 28 I. Lebih dari dua dekade Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjalankan amanat UU No. 1. PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA-6-Pasal'7 (1) Tindakan administratif berupa penetapan pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dijatuhkan dalam hal Pelaku Usaha melnnggar ketentuan Pasal 4, Pasal 5. Recommended. E. 292 9 C. berada dalam yurisdiksi hukum persaingan usaha Indonesia. Amerika Serikat tidak secara khusus mengatur pemboikotan pada suatu pasal dalam. Keduanya merupakan permasalahan dunia ekonomi yang seharusnya diatur oleh dunia hukum agar terjadi persaingan yang sehat dan menghindari praktik monopoli. 7 Indonesia 33 I. persaingan usaha ritel modern dan dampaknya4Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha teori dan praktiknya di Indonesia(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), h. Hukum Persaingan Usaha (HKUM4307) dan bagaimana alur mempela-jarinya, dapat Anda cermati bagan berikut : Mata kuliah ini berbobot 3 sks. ], Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks (Deutsche Gessellschaft fur Technische Zusammenarbeit 2009). Pengaturan perjanjian yang dilarang dilakukan pelaku usaha. 3 Definisi Kebijakan Persaingan Usaha disamping melingkupi Hukum Persaingan Usaha, juga melingkupi perihal deregulasi, foreign direct investment, serta kebijakan lain yang. H. dilakukan. Di samping itu, agar Anda berhasilKomisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai Otoritas Persaingan Usaha di Indonesia, kemudian mengeluarkan Peraturan Komisi Nomor 03 tahun 2019 mengenai Pedoman Penilaian Merger dan Akuisisi Perusahaan di Indonesia. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha mempunyai tugas untuk menyusun suatu pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan. produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau. H. 19. Title: Hukum persaingan usaha di Indonesia, dalam teori dan praktik serta penerapan hukumnya/ Susanti Adi Nugroho, Author: Susanti Adi Nugroho, Publisher:Jakarta : Kencana, 2012, Subject:Hukum Persaingan Usaha |Hukum dagang - Indonesia |Persaingan - Indonesia , Isbn: 978-602-9413-56-4, Type: MonografMEMAHAMI PENGGABUNGAN, PELEBURAN ATAU AKUISISI BADAN USAHA MILIK DAERAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA Ilustrasi: I. gdlhub-gdl-s3-2011-hestuningt-12075-th4410. Publisher : Komisi Pengawas Persaingan UsahaHukum Persaingan Usaha di Indonesia. Cit. 5 Muliyawan, “Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Tinjauan Hukum,” Www. 1. 13. usaha. 55869 by Crossref ISSN (print) : 2087-0361 ISSN (online) : 2809-6304 Editor-in-Chief : Deswin Nur S. 13. 26 0. Pengembang. 3. NIM : 031025962 Jurusan : Ilmu Hukum (S1) Mata Kuliah : Hukum Pesaingan Usaha. Andi Fahmi Lubis. Journal title : Jurnal Persaingan Usaha Initials : Jurnal Persaingan Usaha Frequency : 2 issues per year (July & December) DOI : 10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan tonggak bagi. 2 Ibid, hlm. Hamzah Halim, S. Putusan-KPPU-Feb-2016. Tinjauan Tentang Persaingan Usaha 1. 1. 6 Ahmad Adi Nugroho, ‘Strategi Bundling/Tying Sebagai Upaya Abuse of Dominance: Studi Kasus Penerapan Strategi Tying/Bundling oleh Microsoft’, Jurnal Persaingan Usaha, Edisi 3, 2010, h. Jurnal. Teori Ekonomi Mikro, Udayana University. Volume 7 Nomor 2, Agustus 2018 JURNAL ILMU HUKUM ISSN : 2087-8591 270. Devi Meyliana, Hukum Persaingan Usaha “Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga Dalam Persaingan Usaha” (Setara Press 2013). Dr. 1. Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012 6. Substansi yang diberikan semakin beragam, mulai dari permasalahan penerapan pasal di undang-undang persaingan usaha, studi kasus atas putusan KPPU, merger dan akuisisi, kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ekonomi digital, bahkan hingga. Tujuannya adalah sebagai sumber referensi untuk melakukan pengaturan lebih lanjut dan atau penyelesaian kasus pemboikotan yang belum terungkap dalam hukum persaingan usaha Indonesia. 1. Guntur S. Hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur tentang interaksi perusahaan atau pelaku usaha di pasar, sementara tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi dilandasi atas motif-motif ekonomi. Dibandingkan dengan kebanyakan undang-undangKOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU-RI) Jl. 7. Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Kartel merupakan isu yang sangat penting dan fenomenal dalam penerapan hukum persaingan di berbagai negara. 1. . Dr. 5/1999, Indonesia tidak memiliki hukum persaingan yang komprehensif •Pengaturan tentang persaingan terdapat diberbagai peraturan perundang-undangan, seperti: •Pasal 382bis KUHP •Pasal 1365 KUHPerdata •Pasal 7 UU No. 6661 Fitri Sri Wahyuni 12. pdf. Penjelasan Ketua KPPU Dr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Ph. com Diterbitkan Pertama kali oleh Zifatama Jawara Anggota IKAPI NO. Tidak hanya ada hukum ekonomi dan ilmu hukum itu sendiri namun mempelajari hukum persaingan usaha dapat mengetahui perkembangan dunia usaha, dunia ekonomi, dunia industri, dan hal hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang pelaku usaha sehingga dampaknya sangat baik demi. buku Fiqh Persaingan Usaha ini sangat tepat untuk segera disosialisasikan menjadi bacaan yang mecerahkan bagi khalayak luas. pdf), Text File (. Kajian hukum korporasi/perusahaan dan hukum persaingan usaha/anti monopoli digunakan sebagai dasar dalam membantu mema-parkan kajian mengenai kebijakan monopoli yang diberikan kepada BUMN oleh pemerintah khususnya bagi BUMN yang menjalankan kegiat-an usaha dibidang cabang-cabang produksi penting dan menguasai. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Buku pedoman kepatuhan persaingan usaha adalah salah satu karya KPPU yang berisi panduan praktis bagi pelaku usaha untuk mematuhi UU No. Di awal pembahasan, dijelaskan soal berbagai teori dan pendekatan yang berkaitan dengan pembangunan hukum persaingan usaha. Menentukan tujuan 3. PDF (Bahasa Indonesia) References. M. 2. 3. Namun demikian, istilah hukum persaingan usaha telah diatur dan sesuai dengan substansi ketentuan UU No. Dokumen ini juga mencakup contoh-contoh. Cit, hlm. 3. 0% (1) 0% menganggap dokumen ini bermanfaat (1 suara) 247 tayangan. , M. Kata kunci: e-commerce, pasar kompetitif, hukum persaingan usaha. 48-49. 3. 2 Budi Kagramanto, Mengenal Hukum Persaingan Usaha Berdasarkan UU No. Persaingan Usaha Tidak Sehat. 6Samsul Maarif, “Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. Malaka, Mashur. 9. Pasal 9 Selain unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Komisi dibantu oleh 1 (satu) unsur. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan. pdf 1473. dari. A. Filosofi,Teori,dan Implikasi Penerapannya di Indonesia. Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 9 No. Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 42. id Abstrak Dewasa ini sering terjadi persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses persaingan, salah satunya adalah praktek kartel minyak goreng yang dilakukan oleh 20 pelaku usaha minyak goreng di Indonesia. (ekon) regulasi dan persaingan sehat dalam sistem ekonomi indonesia ir. H Daftar Pustaka : Tahun 1999. 20 0. Pada hakikatnya hukum persaingan usaha dimaksudkan untuk mengatur persaingan dan monopoli demi tujuan yang menguntungkan. Sebagai contoh, kegiatan yang dapat dilakukan antara lain diskusi kelompok terfokus dan forum eksekutif untuk pimpinan perusahaan, dan pelatihan tentang Undang-Undang kepada bagian pemasaran dan. 031611133116kesepahaman atas hukum persaingan usaha maupun dalam rangka harmonisasi kebijakan persaingan dengan kebijakan pemerintah lainnya. Baca selengkapnya untuk mengetahui bagaimana peraturan ini dapat. IMPLEMENTASI Hukum Persaingan Usaha pada dasarnya tidak hanya menjadi tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) namun juga . ”43 41Rachm adi Usm n, Op. . H. Kewajiban Pelaku Usaha 11 Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: a, Pengertian Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, b. Editorial. Apakah yang menjadi alasan dilarangnya barrier to entry dalam hukumPenelitian dalam Penulisan Hukum ini bertujuan untuk menganalisis penerapan ketentuan UU Persaingan Usaha dalam Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-I/2019 dan Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 468/Pdt. PDF file viewed/downloaded :. hukum dimulai dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang berkaitan dengan praktik monopoli PT. Saran-saran ini muncul dari permasalahan penyalahgunaan posisi dominan. 1. 22 Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha, Cetakan Pertama (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. Bentuk persaingan usaha lainnya yakni dalam hal strategi penetapan . T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2015, hlm. , LL. Adapun tujuan tersebut adalah; pertama, ingin mengetahui dampak ekosistem digital terhadap hukum. , (Ketua Dewan Penasihat KPPU 2019-2024) Buku Fikih Persaingan Usaha ini menghadirkan kajian tentang ajaran dan nilai- hukum persaingan usaha - Free download as Powerpoint Presentation (. penegakan hukum pemboikotan dalam Antitrust Amerika Serikat. Pengertian Pelaku Usaha Dalam membahas pelaku usaha terdapat dua undang-undang yang tidak dapat dipisahkan yakni UU Persaingan Usaha/Antimonopoli dan UU Perlindungan konsumen karena tujuan utama dari hukum persaingan usaha adalah para pesaingnya melalui kegiatan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. RENCANA PEMBELAJARAN. 5/1999 Dan KPPU, 17-18 Mei 2004 : Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004 (Indonesia: Pusat Pengkajian Hukum, 2005). Akuisisi Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Sarjana Reguler Fakultas Hukum, Universitas Indonesia DEWAN PENGUJI Pembimbing : Kurnia Toha, S. 1. Dalam artikel ini kan membahas mengenai (1) tugas dan fungsi KPPU, (2) hukum acara persaingan usaha, (3) upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan KPPU. Untuk menjawab permasalahan tersebut dalam artikel ini menggunakan pendekatan perundang – undangan dan konseptual dengan karakter penelitian hukum. Keduanya, (praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat) adalah dua hal yang berbeda. Harga tidak wajar adalah anomali harga yang diduga terjadi akibat perilaku Praktik Monopoli dan. Dalam artikel ini kan membahas mengenai (1) tugas dan fungsi KPPU, (2) hukum acara persaingan usaha, (3) upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan KPPU. . Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan penegakan hukum persaingan usaha pada sektor e-commerce di Indonesia ialah berkaitan dengan adanya potensi terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada sektor e-commerce seperti monopoli digital, predatory digital, lock in dan lainnya. Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, Anti Monopoli (Raja Grafindo 1999). com. 3. Penelaah Materi: Megafury Apriandhini, S. Tujuan Hukum Persaingan Usaha Mengenai tujuan hukum anti monopoli dalam perspektif hukum persaingan usaha dirumuskan dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menyatakan tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk:10 a. HUKUM PERSAINGAN USAHA 18B01225002 2 HUKUM KEPERDATAAN III OTORISASI DOSEN PENGEMBANG RPS Wakil Dekan Bid. persaingan usaha tidak sehat. 1. Meskipun demikian dalam penegakan hukum persaingan usaha untuk kasus-kasus jabatan rangkap di kedua negara tersebut memiliki persamaan, yaitu perlu dibuktikan adanya dampak terhadap persaingan. (Persero) yang dirugikan atau menjadi bertentangan dengan ketentuan hukum persaingan usaha. Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 223 Bab IX Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dan Penegakan Hukum Persaingan di Indonesia 311. Akademik, Riset dan Inovasi Tanda Tangan Tanda Tangan Dr. id Untuk konsultasi dan permohonan informasi tentang persaingan usaha dan/atau pengawasan kemitraan di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten: KPPU KANWIL IIIJournal title : Jurnal Persaingan Usaha Initials : Jurnal Persaingan Usaha Frequency : 2 issues per year (July & December) DOI : 10. Arjuna Utara No. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERSAINGAN USAHA A. n. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur tentang interaksi atau hubungan perusahaan atau pelaku. Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Kendari, Vol. 1. 30 0.